ACFTA (ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA)

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 53/PMK.011/2007

TENTANG

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-CHINA
FREE TRADE AREA (AC-FTA)

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Perdagangan Barang antara ASEAN-China (Agreement on Trade in Goods) pada tanggal 30 November 2004 serta diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-operation Between The Association Of South Asian Nations And The People’s Republic Of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China), Pemerintah telah menetapkan tarif bea masuk dalam rangka ASEANChina Free Trade Area (AC-FTA);
b. bahwa penetapan tarif bea masuk sebagaimana tersebut pada huruf a. dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2006 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Normal Track ASEAN-China Free Trade Area Tahun 2006 sebagaimana telah diperpanjang masa berlakunya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/ PMK.011 /2007, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Early Harvest
c. Package (EHP) ASEAN-China Free Trade Area sebagaimana telah diperpanjarg masa berlakunya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/ PMK.011 / 2007, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 356/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Early Harvest Package (EHP) Bilateral Indonesia-China Free Trade Area sebagaimana telah diperpanjang masa berlakunya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.011/2007;
d. bahwa dalam rangka kesinambungan kebijakan Pemerintah dalam penetapan tarif bea masuk sebagaimana tersebut pada butir a dan dengan telah diberlakukannya Harmonized System 2007 dan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature 2007 pada tanggal 1 Januari 2007, maka perlu pengaturan mengenai tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area Tahun 2007 dalam suatu Peraturan Menteri Keuangan, sebagai pengganti ketiga Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana tersebut pada butir b, agar memudahkan dalam penggunaannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Fra nework Agreement On Comprehensive Economic Co-operation Between The Association Of South Asian Nations And The People’s Republic Of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2005;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/ KMK.04/ 2003;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2005 tentang Program Penurunan Atau Penghapusan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Normal Track ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA).

Pasal 1

Menetapkan besarnya tarif bea masuk atas impor barang dari Negara Republik China dan/atau Negara ASEAN dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2

Penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Diberlakukan berdasarkan asas timbal balik.
b. Hanya berlaku terhadap impor barang yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
c. Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak diperlakukan dalam hal tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) lebih besar atau sama dengan tarif bea masuk yang berlaku umum.
d. Importir wajib mencantumkan kode fasilitas Preferensi Tarif dan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form E) pada Pemberitahuan Pabean.
e. Surat Keterangan Asal (Form E) lembar asli dan lembar ketiga wajib disampaikan oleh importir kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan pemasukan pada saat pengajuan Pemberitahuan Impor Barang.

Pasal 3

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, berlaku terhadap impor barang yang dokumen Pemberitahuan Impor Barangnya (PIB-nya) telah mendapatkan nomor pendaftaran dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai pelabuhan pemasukan, sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

Dalam hal penetapan besaran tarif bea masuk dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, lebih rendah dari penetapan besaran tarif bea masuk berdasarkan :
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2006 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Normal Track ASEAN-China Free Trade Area Tahun 2006 sebagaimana diperpanjang masa berlakunya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.011/2007 tentang Perpanjangan Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Normal Track ASEAN-China Free Trade Area;
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Early Harvest Package (EHP) ASEAN-China Free Trade sebagaimana diperpanjang masa berlakunya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.04/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Early Harvest Package (EHP) ASEAN-China Free Trade Area; atau
c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 356/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Early Harvest Package (EHP) Bilateral Indonesia-China Free Trade Area sebagaimana diperpanjang masa berlakunya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.04/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Early Harvest Package (EHP) Bilateral Indonesia-China Free Trade Area,
maka atas kelebihan pembayaran bea masuk dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2006 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Normal Track ASEAN-China Free Trade Area Tahun 2006 sebagaimana telah diperpanjang masa berlakunya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.011/2007 tentang Perpanjangan Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Normal Track ASEAN-China Free Trade Area;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Early Harvest Package (EHP) ASEAN-China Free Trade sebagaimana telah diperpanjang masa berlakunya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.04/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Early Harvest Package (EHP) ASEAN-China Free Trade Area; dan
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 356/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Early Harvest Package (EHP) Bilateral Indonesia-China Free Trade Area sebagaimana telah diperpanjang masa berlakunya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.04/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Early Harvest Package (EHP) Bilateral Indonesia-China Free Trade Area,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2007
MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

About these ads

22 Komentar

  1. nurhayati said,

    8 April 2009 at 2:58 pm

    Bapak Tri Yth.

    Punya buku tarif Bea masuk ACFTA ga ?
    please kirim via mail saya kalau punya.

    Terima kasih banyak,
    Nur

  2. Anton said,

    21 April 2009 at 9:17 am

    Salam kenal bang Try…… web/log -nya ‘ok’ juga tuh

  3. a. julianto said,

    30 Juni 2009 at 12:16 am

    buku tarif nya mana? email dong pak.

  4. Tri said,

    30 Juni 2009 at 10:21 am

    Ma’af kami tidak memiliki buku tarif bea masuk yg dimaksud. Coba hubungi departemen EDP UNAIR di program MM UNAIR untuk informasi lebih lanjut.

  5. Haryati said,

    21 Agustus 2009 at 3:44 pm

    Kepada Yth : Bp. Tri

    Tolong tanya apakah untuk semua impor barang dari China bisa pakai Form E?
    Mohon konfermasi, sebab kami belum punya HS No. yg menyebutkan AC-FTAnya?

    Terima kasih
    Haryati

  6. ONE said,

    2 Desember 2009 at 10:41 am

    Untuk mendapatkan preferensi tarif ACFTA HARUS menyertakan SKA Form-E dimana didalamnya ada aturan RULES OF ORIGIN yang harus dipenuhi. Kalau ingin tahu buku tarif Indonesia mengenai ACFTA dapat dilihat di website Dep. Keuangan: SK. MEN-KEU No. 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ACFTA. SK ini berlaku sampai tahun 2012.

  7. bambang riswanto said,

    19 Desember 2009 at 2:30 pm

    Kepada Yth : Bpk Tri

    Apakah hanya produk tertentu aja pak dalam perjanjian AC-FTA
    Bagaimana dgn produk chemical sodium cyclamate apa diberlakukan jugmohon jawabannya ya pak penting sekali by email trims

  8. uyo said,

    25 Januari 2010 at 5:06 pm

    pa 7an pmrth dakan kjsm tu?

  9. ema said,

    12 Februari 2010 at 1:56 pm

    ****ONE****
    Benar tuh kata p’ ONE…

    ***Ibu nurhayati, dan a. julianto*****
    buku AC-FTA bisa di beli bukunya depan kanwil bea cukai tg. priok. harganya sekitar Rp. 150.000,- itu sudah termasuk dari tariff AC-FTA 2009-2010-2011-s/d-2012.

    ****Pak Uyo****
    Penetapan tarif bea masuk AC-FTA Diberlakukan berdasarkan asas timbal balik.
    dan ketentuan AC-FTA berlaku apabila :

    – dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
    – Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana tidak diperlakukan dalam hal tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) lebih besar atau sama dengan tarif bea masuk yang berlaku umum.
    – Importir wajib mencantumkan kode fasilitas Preferensi Tarif dan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form E) pada Pemberitahuan Pabean.
    – Surat Keterangan Asal (Form E) lembar asli (original) dan lembar ketiga (triplicate) wajib disampaikan oleh importir kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan pemasukan pada saat pengajuan Pemberitahuan Impor Barang.

  10. peter said,

    22 Februari 2010 at 5:15 pm

    apakah peraturan menkeu terbaru (2009/2010) yang dengan jelas menetapkan pelaksanaan ACFTA beserta dengan penyesuain tarif sudah terbit? Saya punya salinan PMK 235 th 2008 dengan roadmap tarif hingga 2012, namun mungkin ada PMK yang lebih baru?

  11. Elwynd said,

    24 Februari 2010 at 4:08 am

    file tarif dan barang early harvest program (EHP) bisa send by email pak? saya sedang riset pengaruhnya pada perdagangan barang otomotif. terima kasih pak.

  12. iwan said,

    10 Maret 2010 at 10:14 am

    Pak Tri Yth.
    Mohon dikirimkan daftar jenis/nama barang tekstil yang di impor oleh china (AC-FTA) ke e-mail saya iwanstya@yahoo.co.id terimakasih.

  13. Mohammad Saed said,

    17 Maret 2010 at 12:01 pm

    Pak tri yth

    saya ini berusaha dibidang jasa konsultansi,… terus terang sy buta ttg ACFTA ini terkait dg usaha saya.. bisa bantu saya kirim artikel terkait pak

    salam-saed

  14. NANA said,

    20 Maret 2010 at 8:03 pm

    TERIMA KASIH INFORMASINYA

  15. pipit said,

    29 Juni 2010 at 10:25 pm

    Pak, mengenai klausa statement: “third party / country Invoicing” yang masih berlaku untuk ACFTA, sebenar nya apa yg di kategorikan third party tersebut?
    kalau penerbit invoice adalah group yg sama dari perusahaan yg tertera di B/L & COO namun hanya lokasi nya saja yg berbeda (baca; provinsi) apakah dikategorikan third party?
    Peraturan baru ini sangat abu2 bagi importir

  16. mia said,

    25 Juli 2010 at 1:00 am

    Pak Tri Yth,

    Tolong berikan penjelasan mengenai pengertian Form A,B,D,dan E beserta contohnya? karena terus terang sy bingung terutama from E

    termakasih

  17. Claudia said,

    12 Juli 2011 at 3:56 pm

    pak saya sedang rerquest untuk pengadaan FORM E untuk barang yang recananya akan saya import dari Shanhai. tp saya mendapat informasi bahwa proses pengajuannya sangat lama hampir 3 bulan untuk awal submition dan untuk setiap shipmentnya bisa sekitar 2 minggu FORM E di issue. dan juga kita dikenakan biaya yang cukup mahal sekitar 2000 – 5000 RMB per shipment. apakah ini benar? mohon klarifikasi proses FOrm E di china, berapa lama dan berapa costnya. terima kasih

  18. 2 Maret 2013 at 8:29 am

    Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News.
    Do you have any suggestions on how to get listed
    in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Thanks

  19. eko said,

    25 Juli 2013 at 11:28 am

    Kepanjangan “WO” dalam Form E itu apa ya Pak, terima kasih sebelumnya.

  20. Rianta said,

    27 September 2013 at 3:07 pm

    Salam kenal, Apa artinya “WO” dalam Form E ? Thanks

  21. Hexa said,

    19 Februari 2014 at 1:43 pm

    tarif acfta bisa diperoleh di http://www.insw.go.id

  22. 10 Maret 2014 at 4:11 pm

    wo = wholly obtained


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: